Jakarta, Tentang uang,Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus melanda Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), hingga Oktober 2024, sebanyak 59.796 pekerja terkena PHK. Angka ini meningkat 25.000 pekerja dalam tiga bulan terakhir.

Dampak pada BPJS Ketenagakerjaan

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun, menyatakan bahwa peningkatan jumlah PHK ini mencerminkan lemahnya ekonomi domestik. Menurutnya, PHK merupakan lagging indicator, yang menunjukkan pelemahan ekonomi.

Hingga September 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada lebih dari 40.000 pekerja dengan total nominal mencapai Rp 289,96 miliar. Angka ini naik 14% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Hingga September 2024, penerima manfaat JKP meningkat sebesar 14% atau sebanyak 23.545 pekerja lebih banyak dibandingkan September 2023,” ungkap Oni kepada Kontan, Rabu (13/11).

Klaim JKP terus meningkat rata-rata 5% per bulan seiring dengan lonjakan jumlah PHK. Meski demikian, Oni menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan tetap berkomitmen untuk membayar klaim tersebut secara profesional dan hati-hati.

Langkah Antisipasi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan mengambil beberapa langkah antisipasi untuk menjaga dana tetap memadai di tengah lonjakan klaim, antara lain:

• Mengelola dana secara profesional dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional.
• Menggunakan prinsip liability-driven, yakni tidak hanya mencari hasil investasi tetapi memastikan klaim peserta dapat dibayarkan.

Manfaat Program JKP:

1. Uang tunai.
2. Akses informasi pasar kerja.
3. Pelatihan kerja.

Manfaat Program JHT: Uang tunai yang merupakan akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah hasil pengembangannya.

Tren Klaim Jaminan Hari Tua (JHT)

Untuk klaim Jaminan Hari Tua (JHT), BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat kepada lebih dari 2,3 juta pekerja dengan nominal Rp 35,6 triliun. Namun, angka ini turun 15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari total kasus klaim JHT:

• 29% atau 693,6 ribu penerima manfaat adalah pekerja terdampak PHK.
• Sisanya berasal dari pengunduran diri pekerja.

Prediksi dan Saran Kebijakan

BPJS Ketenagakerjaan memprediksi bahwa gelombang PHK kemungkinan berlanjut hingga 2025. Oleh karena itu, strategi antisipatif seperti pengelolaan portofolio investasi dengan memperhatikan likuiditas, solvabilitas, optimasi hasil investasi, dan prinsip kehati-hatian terus dilakukan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyoroti dampak peningkatan PHK terhadap jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penurunan jumlah peserta menyebabkan penurunan iuran, yang diiringi dengan peningkatan klaim, dapat mengurangi ketahanan dana.

Rekomendasi Timboel:

1. Meningkatkan manfaat tunai JKP menjadi 45% dari upah (maksimal Rp 5 juta) selama enam bulan.
2. Pemerintah pusat dan daerah memberikan insentif fiskal untuk menekan angka PHK.
3. Merevisi kebijakan impor barang (misalnya, tekstil dan sepatu) yang dianggap mengancam industri nasional.

“Kebijakan impor barang menjadi ancaman bagi industri nasional. Pemerintah perlu segera bertindak agar industri nasional dapat bangkit dan tumbuh lebih baik,” tandas Timboel.